Kekalahan tipis Chavez (50,7% memilih “tidak” dan 49,3% memilih “ya”) disambut dengan gembira oleh media massa mainstream internasional seperti BBC, Reuters, atau Yahoo!. Yahoo! sendiri langsung menurunkan berita yang berjudul “Rakyat Venezuela Tolak Usulan Chavez untuk Kekuasaan Barunya”. Gedung Putih juga tidak ketinggalan, George W. Bush bahkan langsung berkomentar dengan menyebutkan bahwa kekalahan Chavez ini merupakan “kemenangan bagi demokrasi”.
Walaupun tidak sedahsyat ramalan Fukuyama dalam “The End of History”, kata demokrasi dan demokratisasi hari ini menjadi tolok ukur bagi baik buruknya sebuah negara. Kejahatan Irak (sebelum diinvasi), Afghanistan (sebelum diinvasi), Venezuela , Iran , Zimbabwe , atau Sudan , adalah bahwa mereka “tidak demokratis”. Meskipun penggunaan wacana demokrasi dan demokratisasi sering tidak konsisten (tentu saja kita harus ingat bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak kemenangan demokratis HAMAS di Palestina dan mendukung rezim pro-barat yang despotik di Timur Tengah), demokrasi dan demokratisasi menjadi wacana yang sangat dominan hari ini, setidaknya dalam retorika.
Tentu saja, gelombang demokratisasi memiliki banyak nilai positif. Kita tentu bersyukur karena hari ini kebebasan menyampaikan pendapat mendapat ruang lebih banyak di hampir semua Negara. Kita juga bersyukur karena bisa bangkit dari otoritarianisme yang pernah mencengkram kita dan menghilangkan nyawa ribuan orang tanpa keadilan. Sepuluh tahun reformasi memang tidak mewujudkan semua harapan, tetapi setidaknya memberikan ruang kepada kita untuk bisa memilih nasib kita sendiri.
Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Hari ini Negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional. Seperti yang digambarkan oleh Naomi Klein, perusahaan Multinasional seperti Shell atau Exxon lebih berpengaruh dalam penentuan kebijakan internasional dibandingkan negara-negara Afrika, atau bahkan mungkin Indonesia .
Saat Negara-negara diminta untuk melakukan demokratisasi, kekuasaan dan pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan ini masih terpusat di tangan segelintir orang. Tidak pernah ada yang mempermasalahkan jika posisi CEO sebuah perusahaan multinasional diturunkan kepada anaknya atau sanak keluarganya seperti dalam sistem monarki tradisional. Tidak ada yang mempermasalahkan ketika pengambilan keputusan dalam korporasi tidak didasarkan pada mekanisme “jaring aspirasi”, “dengar pendapat”, atau tidak memperhatikan “kelompok marjinal” atau “kelompok minoritas”.
Memang ada beberapa gagasan seperti “Corporate Social Responsibility” atau gagasan bahwa korporasi harus memperhatikan masyarakat lokal di mana dia beroperasi, namun sejauh ini pelaksanaannya hanya dilihat sebagai “kebaikan” dari korporasi tersebut. Kalau korporasi tersebut memiliki CSR atau memperhatikan masyarakat lokal (meskipun dalam taraf yang sangat sedikit), ia akan dipuji sebagai korporasi yang “peduli” atau “ramah lingkungan”. Tapi, kalaupun perusahaan tersebut tidak melakukannya, barangkali hanya akan ada beberapa demonstrasi tanpa ada tuntutan kuat dari masyarakat internasional untuk menerapkannya. Jika sebuah korporasi tiba-tiba memindah lokasi bisnisnya dan menimbulkan pengangguran massal dalam sekejap, tidak akan ada kritik pedas dari Gedung Putih bahwa korporasi tersebut melakukan tindakan “tidak demokratis”, tidak akan ada sanksi dari PBB, dan tidak akan ada operasi militer besar-besaran untuk mewujudkan demokrasi di korporasi tersebut.
Maka, konfigurasinya akan menjadi seperti ini: Negara melemah dan “harus” demokratis, sementara Korporasi menguat dan “tidak wajib” demokratis. Dengan interseksi yang sangat kuat antara politik dan ekonomi, kita bisa menebak apa yang kemudian lazim terjadi. [ ]
